Jumat, 20 Februari 2026
Di banyak daerah, kebijakan publik sering lahir dari niat baik, intuisi pejabat, dan kadang—tanpa disadari—dari tekanan politik jangka pendek. Hasilnya mudah ditebak: program tidak tepat sasaran, bantuan salah alamat, dan pembangunan terasa berjalan tetapi tidak selalu berdampak.
Kabupaten Ciamis tampaknya ingin keluar dari pola lama itu.
Selasa (18/2/2026), Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengikuti Kick Off Meeting Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Acara itu berlangsung daring. Secara administratif, ini hanya rapat koordinasi. Namun secara kebijakan, ini adalah keputusan arah: pemerintah daerah memilih memerintah dengan data.
Kepala Diskominfo Ciamis, Enda Hidayat, memimpin langsung partisipasi bersama bidang statistik. Kehadiran pimpinan bukan sekadar simbolis. Dalam tata kelola pemerintahan modern, kualitas data hampir selalu berbanding lurus dengan perhatian pimpinan. Ketika kepala dinas hadir, pesan yang disampaikan jelas: statistik bukan lagi urusan pelaporan, melainkan fondasi kebijakan.
Mengapa Pemerintah Membutuhkan Data
Sejak dua dekade terakhir, banyak pemerintah di dunia bergerak menuju evidence-based policy. Inggris, misalnya, melalui UK Statistics Authority menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus berbasis data independen dan dapat diuji. Bank Dunia pun berulang kali mengingatkan: negara berkembang sering gagal bukan karena kekurangan anggaran, tetapi karena kekurangan informasi yang akurat tentang siapa yang harus dibantu dan bagaimana membantunya.
Indonesia mengalami masalah yang sama. Program bantuan sosial, subsidi, hingga pembangunan infrastruktur sering tersendat bukan pada tahap implementasi, melainkan pada tahap identifikasi kebutuhan. Pemerintah pusat bahkan harus membangun satu basis data sosial ekonomi nasional untuk mengatasi duplikasi dan ketidaktepatan sasaran.
Di tingkat daerah, persoalan itu lebih terasa.
Bupati bisa saja ingin memperkuat UMKM. Tetapi tanpa data usaha mikro yang valid, bantuan modal akan jatuh ke usaha yang sudah mapan. Pemerintah bisa memperbaiki pendidikan. Namun tanpa statistik sekolah yang akurat, anggaran akan mengalir ke lokasi yang salah.
Di sinilah EPSS menjadi relevan.
EPSS adalah instrumen evaluasi BPS untuk mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah daerah. Hasilnya dituangkan dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Angka ini bukan sekadar skor birokrasi; ia mencerminkan kemampuan pemerintah memahami wilayahnya sendiri.
Ciamis mencatat IPS 2,92 pada 2024 dengan predikat “baik”. Bagi masyarakat, angka itu mungkin terdengar teknis. Tetapi bagi perencana pembangunan, itu berarti sesuatu yang konkret: data mulai dapat dipercaya.
Risiko Kebijakan Tanpa Statistik
Mengapa data menjadi begitu penting?
Karena pembangunan modern bukan lagi sekadar membangun jalan atau gedung. Ia tentang keputusan—siapa yang diprioritaskan, wilayah mana didahulukan, sektor apa dikembangkan.
Ketika pemerintah memiliki statistik Produk Domestik Regional, data sosial ekonomi, dan Statistik Bisnis Register, ia bisa melihat ekonomi daerah secara nyata: sektor mana tumbuh, usaha apa stagnan, dan kelompok masyarakat mana tertinggal.
Tanpa itu, kebijakan mudah berubah menjadi spekulasi.
Contoh sederhana: pemerintah ingin mengurangi kemiskinan. Tanpa basis data sosial ekonomi yang akurat, bantuan berpotensi jatuh ke warga yang tidak miskin, sementara yang membutuhkan justru terlewat. Banyak pemerintah daerah di Indonesia pernah mengalaminya—bantuan sosial menjadi polemik bukan karena niatnya buruk, tetapi karena datanya lemah.
Karena itulah pembinaan statistik sektoral tahun ini difokuskan pada data lintas sektor—dari PDB, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga registrasi usaha. Fokusnya bukan administrasi evaluasi, melainkan kualitas substansi data.
April–Mei 2026, Tim Penilai Internal Kabupaten akan melakukan penilaian mandiri terhadap dua kegiatan statistik. Secara birokrasi ini prosedur. Secara kelembagaan, ini refleksi: pemerintah mulai mengevaluasi dirinya sendiri dengan ukuran yang terukur.
Sinergi dengan BPS dan Masa Depan Daerah
Kerja sama dengan BPS juga penting dalam konteks yang lebih luas: Sistem Statistik Nasional. BPS memiliki standar metodologi, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan lapangan. Kombinasi keduanya menghasilkan sesuatu yang sering hilang dalam birokrasi—keputusan yang presisi.
Ketika data akurat, kebijakan tidak perlu menunggu keluhan masyarakat untuk dikoreksi. Pemerintah bisa membaca masalah sebelum menjadi krisis.
Di banyak negara, kemampuan membaca data bahkan menentukan daya saing daerah. Kota yang memahami struktur ekonominya mampu menarik investasi lebih tepat. Daerah yang memahami demografinya bisa merancang pendidikan dan tenaga kerja lebih efektif.
Ciamis tampaknya menuju arah itu, meski secara bertahap.
Pemerintahan Berbasis Bukti
Ada pelajaran yang lebih besar di balik rapat daring tersebut.
Selama bertahun-tahun, pemerintah daerah di Indonesia dinilai dari seberapa banyak program dijalankan. Kini, ukuran mulai bergeser: seberapa tepat program dijalankan.
Perubahan ini tampak teknis, tetapi sebenarnya filosofis. Pemerintahan tidak lagi berbasis asumsi, melainkan bukti.
Pembangunan yang baik bukan tentang bergerak cepat, melainkan bergerak benar.
Dan bagi Ciamis, pesan yang ingin disampaikan sederhana: sebelum membangun jalan, sekolah, atau bantuan ekonomi, pemerintah ingin memastikan satu hal terlebih dahulu—bahwa mereka benar-benar memahami masyarakatnya.
Karena pada akhirnya, kebijakan terbaik bukan yang paling besar, melainkan yang paling tepat.
Dan ketepatan selalu dimulai dari data.