DPMPTSP Ciamis Raih WBK 2026, Langkah Strategis Menuju Birokrasi Bersih dan Investasi Berkualitas

Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ciamis pada 11 Februari 2026 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bukan sekadar capaian administratif. Di daerah seperti Kabupaten Ciamis, penghargaan semacam ini menyentuh hal yang lebih mendasar: bagaimana negara hadir dalam urusan sehari-hari warganya.

Perizinan usaha, rekomendasi teknis, hingga konsultasi investasi bukanlah istilah teknokratis semata. Di baliknya ada pedagang kecil yang ingin melegalkan usahanya, ada anak muda yang mencoba membuka kafe pertama, ada investor lokal yang menimbang risiko sebelum menanamkan modal. Bagi mereka, birokrasi bukan teori—melainkan pengalaman langsung.

Antara Plakat dan Persepsi Publik

Predikat WBK sering kali dipahami sebagai simbol integritas lembaga. Namun bagi masyarakat, ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana: apakah layanan lebih cepat? Apakah prosedur lebih jelas? Apakah pungutan liar benar-benar hilang?

Kepala DPMPTSP Ciamis, Eka Oktaviana, menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan tujuan akhir. “WBK ini bukan sekadar piagam. Ini komitmen kami untuk memastikan pelayanan benar-benar transparan dan akuntabel. Kami ingin masyarakat merasakan perubahan secara nyata,” ujarnya dalam keterangan di kantornya, Senin (23/2/2026).

DPMPTSP mengusung prinsip TANGGUH—Transparan, Akuntabel, Nyaman, Giat, Gesit, Unggul, dan Handal. Bahasa birokrasi itu terdengar formal. Tetapi maknanya menjadi nyata ketika warga tidak lagi dipingpong dari satu meja ke meja lain, ketika waktu pengurusan izin bisa diprediksi, dan ketika tidak ada “biaya tambahan” di luar ketentuan resmi.

“Kalau pelayanan masih menyulitkan, berarti reformasi belum selesai,” tambah Eka. Pernyataan itu, setidaknya, mencerminkan kesadaran bahwa legitimasi birokrasi lahir dari pengalaman publik, bukan dari sertifikat penghargaan.

Dampak Sosial yang Lebih Luas

Birokrasi yang bersih bukan hanya soal reputasi pemerintah daerah. Ia berkaitan langsung dengan rasa keadilan sosial. Praktik pungli, sekecil apa pun, menciptakan ketimpangan: mereka yang punya akses atau uang lebih mudah melaju, sementara yang lain tertahan.

Dengan penguatan budaya anti-pungli dan percepatan layanan, dampaknya bisa meluas. Usaha mikro dan kecil memiliki peluang tumbuh tanpa hambatan administratif berlebihan. Lapangan kerja tercipta lebih cepat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah pun meningkat—sebuah modal sosial yang tidak bisa dibeli dengan anggaran.

Dalam konteks ini, WBK menjadi titik awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan warga.

Investasi Bukan Sekadar Angka

Salah satu agenda pasca-WBK adalah meningkatkan daya tarik investasi. Biasanya ini dibahas dalam angka-angka realisasi dan target pertumbuhan. Namun di balik statistik itu ada implikasi sosial yang nyata.

Investasi yang masuk berarti aktivitas ekonomi bergerak. Tetapi kualitasnya bergantung pada integritas sistem. Jika proses perizinan transparan dan akuntabel, investor tidak perlu “jalur belakang”. Kepercayaan meningkat, dan risiko sosial akibat praktik koruptif dapat ditekan.

Di sinilah peran DPMPTSP menjadi strategis. Ia bukan hanya pintu administratif, tetapi wajah pertama pemerintah daerah di mata dunia usaha.

Tantangan Setelah Penghargaan

Predikat WBK bukan garis akhir. Ia justru membuka fase baru pengawasan publik. Target menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menuntut konsistensi—bukan hanya dalam dokumen, tetapi dalam praktik harian.

“Target kami berikutnya adalah WBBM. Tapi yang lebih penting, masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang bersih dan melayani,” kata Eka.

Tekanan akan datang ketika volume layanan meningkat, ketika kepentingan politik bersinggungan dengan administrasi, atau ketika ekspektasi publik melonjak. Pada momen-momen itulah integritas sistem benar-benar diuji.

Bagi warga Ciamis, yang paling penting bukanlah seremoni penghargaan, melainkan perubahan yang berkelanjutan. Apakah pelayanan tetap bersih tahun depan? Apakah prosedur semakin sederhana? Apakah ruang partisipasi publik semakin terbuka?

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu positif, maka WBK bukan hanya predikat—melainkan fondasi bagi pemerintahan yang lebih adil dan berdaya saing.