Ketika Kacang Tanah Menjadi Kebijakan Industri: Taruhan Ekonomi Baru dari Ciamis

Namun ada pendekatan lain yang jauh lebih sunyi—dan sering kali lebih rasional secara ekonomi: membangun industri dari pertanian.

Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kini menjadi lokasi Program Pengembangan Kacang Tanah Terintegrasi yang digagas Kementerian Pertanian. Sekilas, ini tampak seperti program komoditas biasa. Dalam praktiknya, ia lebih menyerupai percobaan kebijakan industri skala lokal.

Masalah utama pertanian Indonesia bukanlah produksi, melainkan pasar. Petani relatif mampu menanam, tetapi tidak mampu menjual dengan harga stabil. Fluktuasi harga panen membuat pendapatan petani sangat bergantung pada tengkulak dan musim.

Program ini mencoba membalik logika lama: bukan lagi petani mencari pasar, tetapi pasar yang dirancang terlebih dahulu.

Melalui skema kemitraan dengan offtaker industri nasional, petani memperoleh kepastian pembelian. Dalam bahasa ekonomi, ini berarti pengurangan price risk. Risiko harga—variabel paling menentukan dalam kesejahteraan petani—ditransfer sebagian kepada pembeli industri.

Di sinilah perubahan penting terjadi. Kacang tanah tidak lagi diperlakukan sebagai tanaman pangan semata, melainkan sebagai bahan baku industri makanan olahan. Dengan kata lain, pemerintah sedang mencoba mengubah pertanian menjadi bagian dari rantai pasok manufaktur.

Secara makro, kacang tanah bukan komoditas besar seperti padi atau sawit. Tetapi secara ekonomi lokal, justru komoditas menengah sering lebih efektif.

Alasannya sederhana: ia padat tenaga kerja, cocok untuk lahan kecil, dan tidak memerlukan investasi mesin mahal. Artinya, nilai tambah dapat menyebar ke lebih banyak rumah tangga.

Tahap awal pengembangan dilakukan di Desa Panjalu dengan lahan 50 hingga 200 hektare. Skala ini penting. Ia cukup besar untuk efisien, tetapi masih cukup kecil untuk dikelola kelompok tani. Jika berhasil, modelnya bisa direplikasi—dan replikasi adalah inti dari kebijakan pembangunan yang efektif.

Indonesia pernah mengalami keberhasilan serupa. Industri unggas, misalnya, berkembang bukan semata karena peternak, melainkan karena integrasi pakan, pembibitan, dan perusahaan pengolahan. Ketika rantai pasok terbentuk, petani tidak lagi berdiri sendiri.

Pertanian yang terhubung ke industri selalu lebih stabil daripada pertanian yang berdiri sebagai sektor primer murni.

Program kacang tanah terintegrasi mencoba menerapkan prinsip yang sama: hulu hingga hilir disatukan—produksi, pendampingan, koperasi desa, hingga pembeli industri.

Jika rantai ini bekerja, efeknya bukan hanya pada pendapatan petani, tetapi juga pada keuangan daerah. Aktivitas ekonomi lokal meningkat, perputaran uang bertahan di wilayah, dan PAD tumbuh tanpa harus menunggu investor besar masuk.

Ada dimensi lain yang lebih strategis. Indonesia masih mengimpor sebagian bahan baku pangan olahan, termasuk kacang tanah untuk industri makanan ringan. Ketergantungan impor membuat harga domestik rentan terhadap kurs dan pasar global.

Dengan membangun sentra produksi berbasis kontrak, pemerintah berusaha melakukan substitusi impor secara bertahap. Ini bukan proteksionisme klasik, melainkan industrialisasi berbasis pertanian.

Bedanya penting: bukan melindungi pasar dari luar, tetapi membuat pasokan dalam negeri cukup stabil untuk bersaing.

Namun keberhasilan program semacam ini tidak ditentukan oleh panen pertama. Ia ditentukan oleh konsistensi kelembagaan.

Banyak proyek pertanian gagal bukan karena teknologi, tetapi karena kontrak tidak berjalan, koperasi lemah, atau pendampingan berhenti setelah program selesai. Ketika itu terjadi, petani kembali ke pola lama: menjual ke pasar spot dengan harga tidak pasti.

Karena itu, komponen paling krusial bukan benih atau pupuk—melainkan kepastian kemitraan. Selama offtaker membeli dan standar mutu jelas, petani akan bertahan. Jika tidak, program akan menjadi satu lagi proyek musiman.

Yang menarik dari langkah Ciamis adalah arah kebijakannya. Alih-alih menunggu industrialisasi datang dari kota besar, pemerintah daerah mencoba membangun industri dari desa.

Jika berhasil, kacang tanah akan menjadi lebih dari sekadar komoditas pertanian. Ia menjadi fondasi ekonomi lokal: menggerakkan koperasi, meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat pasar desa, dan secara perlahan menaikkan basis pajak daerah.

Dalam ekonomi pembangunan, pendekatan ini dikenal sebagai rural industrialization—industrialisasi yang tumbuh dari produksi primer, bukan dari relokasi pabrik.

Indonesia sering membayangkan industrialisasi sebagai cerobong asap dan kawasan industri. Padahal, dalam banyak kasus Asia Timur, industrialisasi justru dimulai dari desa—dari komoditas yang awalnya sederhana.

Di Ciamis, komoditas itu kebetulan adalah kacang tanah.

Dan bila rantai pasoknya benar-benar terbentuk, yang sedang dibangun sebenarnya bukan sentra tanaman pangan, melainkan sebuah industri—dimulai dari lahan pertanian, bukan dari kawasan pabrik.