Di tengah perdebatan tentang angka stunting dan ketahanan ekonomi nasional, satu pertanyaan sederhana sering terlewat: siapa yang bekerja paling dekat dengan keluarga?
Di Kabupaten Ciamis, jawabannya semakin jelas. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB), pemerintah daerah menggeser pendekatan pembangunan dari yang sektoral menjadi berbasis keluarga.
Data Survei Status Gizi Indonesia 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional di angka 19,8 persen. Angka itu menegaskan bahwa persoalan gizi tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan sanitasi, pola asuh, ekonomi keluarga, hingga lingkungan tempat tinggal. Di sinilah peran dinas menjadi krusial: menyatukan potongan-potongan kebijakan menjadi satu ekosistem yang bekerja.
Kampung KB sebagai Titik Integrasi
Melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), DP3AP2KB Ciamis menjadikan desa sebagai pusat integrasi layanan. Program yang dahulu identik dengan kontrasepsi kini diperluas menjadi wadah kolaborasi lintas sektor—dari administrasi kependudukan, Germas, penanganan stunting, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Alih-alih sekadar menjalankan program pusat, dinas memberi ruang adaptasi lokal. Di Desa Pawindan, misalnya, pengelolaan sampah organik melalui budidaya maggot bukan hanya memperbaiki lingkungan, tetapi juga menambah pendapatan keluarga. Di desa lain, potensi pertanian dan kerajinan diperkuat sebagai fondasi ekonomi rumah tangga.
Peran kunci ada pada Petugas Lapangan Keluarga Berkualitas (PLKB) yang mendampingi desa secara rutin. Mereka memastikan kebijakan tidak berhenti pada laporan, tetapi hadir dalam praktik sehari-hari.
Dari Objek Bantuan ke Subjek Pembangunan
Yang paling menonjol dari kerja dinas ini adalah perubahan posisi warga. Keluarga tidak lagi diperlakukan sebagai penerima program, melainkan mitra pelaksana. Pendekatan ini menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam kerangka kebijakan modern.
Tantangan tentu ada—stigma lama tentang keluarga berencana dan keterbatasan anggaran masih membayangi. Namun justru dalam keterbatasan itulah kreativitas birokrasi daerah diuji.
Pelajaran yang Lebih Luas
Kerja DP3AP2KB Ciamis menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak selalu dimulai dari proyek besar. Ia dimulai dari koordinasi yang rapi, pendampingan yang konsisten, dan keberanian untuk melihat keluarga sebagai pusat kebijakan.
Di era ketika pemerintah sering diukur dari besarnya anggaran, Ciamis memberi pengingat: efektivitas kebijakan sering kali ditentukan oleh seberapa dekat ia bekerja dengan dapur dan halaman rumah warganya.
Membangun negara, pada akhirnya, adalah membangun keluarga—dan itu membutuhkan dinas yang tidak hanya menjalankan program, tetapi merajutnya menjadi satu kesatuan yang hidup.