CIAMIS, JAWA BARAT — Ketika Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan sebagai jawaban atas persoalan gizi nasional, pertanyaan di tingkat lokal justru lebih membumi: siapa yang benar-benar merasakan dampaknya? Di Ciamis, pemerintah daerah kini berupaya memastikan bahwa program tersebut tidak berhenti di meja makan penerima manfaat, tetapi juga mengalir hingga ke sawah, kebun, dan dapur para petani kecil.
Pertanyaan itu mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Pemerintah Kabupaten Ciamis, Senin (12/1/2026), ketika dua program prioritas nasional—Kolaborasi Daerah Mandiri Pangan (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG)—dibedah secara terbuka. Forum yang dipimpin Sekretaris Daerah Ciamis, H. Andang Firman, ini mempertemukan pemerintah provinsi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha pangan, hingga pemangku kepentingan sektor pertanian.
"Pemenuhan bahan pangan untuk MBG harus bersumber dari KDMP. Dengan begitu, komoditas unggulan daerah bisa hidup, dan manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh petani lokal." – H. Andang Firman, Sekretaris Daerah Ciamis
Dalam arahannya, Andang Firman menegaskan ambisi pemerintah daerah untuk menempatkan petani sebagai simpul utama kebijakan, bukan sekadar pemasok cadangan yang hanya dilibatkan ketika pasokan menipis. Pendekatan ini sejalan dengan strategi swasembada pangan yang didukung oleh Polres Ciamis dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis produksi lokal.
Tantangan Integrasi Kebijakan Pangan
Namun diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa idealisme tersebut masih harus berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Integrasi antara KDMP dan ekosistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum sepenuhnya terbangun. SPPG, yang telah memiliki sistem distribusi sendiri, dinilai belum terkoneksi dengan rantai produksi pangan lokal yang sedang dirancang pemerintah daerah.
Masalah lain muncul pada aspek perencanaan. Hingga kini, menu Program Makan Bergizi Gratis belum ditetapkan secara harian, mingguan, maupun bulanan. Ketidakpastian itu berdampak langsung pada petani, yang kesulitan menyusun pola tanam dan menentukan komoditas apa yang harus diprioritaskan.
Di sisi infrastruktur, kebutuhan pendukung juga masih menjadi pekerjaan rumah. Peserta FGD menyoroti pentingnya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), penyediaan cold storage untuk menjaga kualitas bahan pangan, serta keterbatasan distribusi mobil maskara dari pemerintah provinsi—kendaraan yang krusial untuk menjangkau 116 desa di wilayah Ciamis.
Fluktuasi Harga dan Rantai Distribusi
Fluktuasi harga pasar turut menjadi perhatian serius. Kenaikan harga daging dan bawang di Pasar Ciamis dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa stabilitas pasokan belum sepenuhnya terjaga. Rantai distribusi yang panjang dan belum efisien dinilai berkontribusi pada ketidakpastian harga, yang pada akhirnya merugikan konsumen sekaligus petani.
FGD ini juga menyinggung urgensi pengembangan Mikro Organisme Lokal (MOL) sebagai pupuk alternatif, agar limbah pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal dan biaya produksi petani ditekan. Di tingkat regulasi, belum jelasnya aturan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 17 terkait percepatan gerai KDMP dinilai berpotensi menghambat implementasi di daerah.
Baca Juga: Upaya peningkatan ketahanan pangan ini juga didukung oleh program Program Makan Bergizi Gratis di Ciamis yang bertujuan memastikan akses pangan bergizi bagi kelompok rentan sekaligus mendorong produksi pangan lokal.
Petani di Pusat Pembangunan Pangan
Bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis, forum ini bukan sekadar ruang diskusi teknis, melainkan upaya menyelaraskan kebijakan pusat dengan realitas lokal. Harapannya, KDMP dan MBG tidak hanya menjadi program administratif, tetapi benar-benar membentuk ekosistem pangan yang berkelanjutan—di mana petani tidak lagi berada di ujung rantai, melainkan di pusat perencanaan pembangunan.
Dengan pendekatan ini, Ciamis berupaya membangun model ketahanan pangan yang tidak hanya memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular yang menguntungkan seluruh pelaku dalam rantai nilai pangan, khususnya petani sebagai produsen utama.