Mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) selama ini identik dengan perjalanan pemohon menuju tempat pelayanan administrasi dan pengujian. Polres Ciamis kini mencoba mengubah bagian dari pola tersebut dengan membawa tahap persiapan pembuatan SIM lebih dekat ke lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Melalui program SIM Bhabinkamtibmas, personel kepolisian yang bertugas di desa diberikan peran untuk membantu warga mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian resmi di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Ciamis.
Program tersebut diluncurkan Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar pada Senin (5/10/2026). Kepolisian menyebut inovasi ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan sekaligus mendorong proses yang transparan, akuntabel, mudah dan bebas pungutan liar.
Namun ada satu hal yang penting dipahami masyarakat: SIM tidak diterbitkan oleh Bhabinkamtibmas di desa.
Desa menjadi tempat warga memperoleh pembekalan. Sementara tahapan pengujian resmi tetap berlangsung di Satpas.
Perbedaan tersebut menjadi kunci untuk memahami bagaimana program ini sebenarnya bekerja.
Bukan “SIM Jadi di Desa”
Nama program SIM Bhabinkamtibmas berpotensi menimbulkan pemahaman bahwa seluruh proses pembuatan SIM kini dapat dilakukan di tingkat desa.
Faktanya tidak demikian.
Bhabinkamtibmas diberikan tugas untuk membantu masyarakat melalui pelatihan teori dan praktik berkendara. Setelah calon pemohon dinilai lebih siap, proses dilanjutkan dengan mengikuti pengujian resmi di Satpas Polres Ciamis.
Dengan model tersebut, inovasi yang dilakukan Polres Ciamis sebenarnya terletak pada tahap sebelum ujian, bukan pada penghapusan mekanisme ujian SIM.
Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar menegaskan bahwa program tersebut tidak menghilangkan persyaratan maupun standar kompetensi dalam penerbitan SIM.
“Bhabinkamtibmas yang ada di desa-desa kita tugaskan untuk melatih masyarakat binaannya. Baik kemampuan secara praktik maupun teori,” tegas Kapolres Ciamis.
Menurut Eko, personel Bhabinkamtibmas terlebih dahulu mendapatkan pembekalan agar mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Artinya, kedekatan pelayanan tidak dimaksudkan sebagai jalan pintas memperoleh SIM.
Justru sebaliknya, warga diarahkan untuk datang ke Satpas dengan persiapan yang lebih baik.
Mengapa Persiapan Dipindahkan Lebih Dekat ke Desa?
Di balik program ini terdapat persoalan sederhana yang sering luput dari pembahasan layanan publik: akses terhadap informasi dan persiapan tidak selalu sama bagi setiap warga.
Bagi warga yang tinggal relatif jauh dari pusat pelayanan, datang ke Satpas hanya untuk mengetahui prosedur atau mempersiapkan kemampuan berkendara dapat menjadi tambahan beban waktu dan biaya.
Model SIM Bhabinkamtibmas mencoba menempatkan tahap awal tersebut di lingkungan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Bhabinkamtibmas selama ini memang berada di tengah masyarakat melalui wilayah binaannya. Posisi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi sekaligus memberikan pelatihan dasar kepada calon pemohon SIM.
Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini juga telah mulai disosialisasikan di sejumlah wilayah kecamatan. Di Cihaurbeuti, misalnya, Bhabinkamtibmas menyampaikan informasi mengenai program tersebut kepada warga sebagai bagian dari pelayanan kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan demikian, program ini bukan sekadar inovasi administrasi. Ada upaya untuk mengubah titik awal interaksi masyarakat dengan layanan SIM, dari yang semula terpusat di Satpas menjadi dimulai dari wilayah binaan.
Persoalan Berikutnya: Apakah Warga Benar-Benar Lebih Siap?
Di sinilah ukuran keberhasilan program menjadi menarik.
Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi belum otomatis menunjukkan bahwa pelayanan telah berhasil. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah pembekalan di desa benar-benar membuat calon pemohon memahami aturan lalu lintas, menguasai kemampuan berkendara, dan lebih siap menjalani pengujian resmi.
Sebab, program ini pada akhirnya tetap bermuara pada kompetensi pengemudi.
Polres Ciamis sendiri menyatakan bahwa materi yang diberikan mencakup aspek teori dan praktik. Setelah mendapatkan pembekalan, pemohon tetap harus menjalani tahapan pengujian resmi di Satpas.
Karena program masih berada pada tahap awal, dampak terhadap tingkat kelulusan ujian, jumlah peserta yang dilatih, maupun efektivitas pelatihan belum dapat disimpulkan.
Ini menjadi bagian penting yang perlu dievaluasi ketika program telah berjalan lebih panjang.
Celah Percaloan Juga Menjadi Sasaran
Aspek lain yang cukup penting dari program ini adalah upaya kepolisian menutup ruang bagi percaloan dan pungutan liar.
Polres Ciamis menyatakan bahwa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk proses SIM harus dilakukan sendiri oleh pemohon melalui loket pembayaran resmi.
Anggota kepolisian, termasuk Bhabinkamtibmas, dilarang menerima titipan uang pembayaran dari pemohon. Kebijakan tersebut disebut sebagai salah satu cara untuk memutus rantai percaloan.
Pesan tersebut penting karena semakin dekatnya pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berubah menjadi semakin banyak pihak yang menjadi perantara transaksi.
Justru jika konsep pelayanan dari desa ingin berhasil, alur informasi, pelatihan, pembayaran hingga pengujian harus tetap memiliki batas yang jelas.
Warga perlu mengetahui mana layanan pembinaan dan mana tahapan resmi yang hanya dapat dilakukan melalui Satpas.
Pekerja yang Membutuhkan SIM Menjadi Kelompok Penting
Program ini juga memiliki dimensi ekonomi.
Bagi sebagian warga, SIM bukan sekadar dokumen administratif. Surat izin tersebut berkaitan langsung dengan pekerjaan.
Pengemudi ojek, sopir angkutan umum, maupun pengemudi kendaraan lainnya membutuhkan SIM sebagai bagian dari kelengkapan untuk menjalankan aktivitasnya.
Karena itu, ketika akses terhadap persiapan pembuatan SIM dibuat lebih dekat, manfaat yang diharapkan tidak hanya berupa kemudahan administratif.
Ada persoalan mobilitas dan mata pencaharian yang ikut bersinggungan.
Kapolres Ciamis secara khusus menyebut kelompok pekerja yang membutuhkan SIM untuk mencari nafkah sebagai salah satu pihak yang diharapkan memperoleh manfaat dari program tersebut.
Tetap Ada Batas yang Tidak Boleh Dilewati
Di satu sisi, inovasi pelayanan memang diperlukan agar masyarakat tidak menghadapi prosedur yang terasa jauh atau rumit.
Namun di sisi lain, kemudahan pelayanan tidak boleh disamakan dengan kemudahan mendapatkan SIM tanpa memenuhi kompetensi.
Program SIM Bhabinkamtibmas justru akan kehilangan maknanya apabila masyarakat menganggap pelatihan di desa sebagai pengganti ujian resmi.
Karena itu, ada tiga hal yang perlu tetap dibedakan:
- Bhabinkamtibmas memberikan pembekalan dan pelatihan di tingkat desa.
- Pemohon tetap harus mengikuti prosedur dan ujian resmi di Satpas.
- Pembayaran PNBP dilakukan secara mandiri melalui mekanisme resmi.
Ketiga hal tersebut menjadi fondasi agar inovasi pelayanan tidak berubah menjadi jalur informal dalam penerbitan SIM.
Program Masih dalam Tahap Awal
Polres Ciamis menyatakan program SIM Bhabinkamtibmas masih memasuki tahap awal, terutama sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan di tingkat desa.
Karena itu, terlalu dini untuk menyebut program ini sudah berhasil atau telah menyelesaikan persoalan pelayanan SIM di Kabupaten Ciamis.
Yang saat ini terlihat adalah perubahan pendekatan: polisi mencoba mendatangi ruang sosial masyarakat melalui Bhabinkamtibmas untuk memberikan pembekalan sebelum warga memasuki sistem pengujian resmi.
Tahap berikutnya justru akan menentukan apakah gagasan tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata.
Misalnya, apakah warga menjadi lebih memahami prosedur SIM? Apakah kesiapan peserta meningkat? Apakah praktik percaloan semakin sulit ditemukan? Dan apakah warga di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan benar-benar merasakan manfaatnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena inovasi pelayanan publik pada akhirnya tidak cukup dinilai dari saat peluncurannya.
Ia harus dilihat dari pengalaman masyarakat setelah program berjalan.
Dari Desa ke Satpas, Bukan Jalan Pintas
Program SIM Bhabinkamtibmas Polres Ciamis menawarkan pendekatan yang cukup berbeda dalam pelayanan publik.
Tahap awalnya didekatkan kepada masyarakat, tetapi standar pengujian tetap dipertahankan.
Dengan kata lain, yang dipangkas bukan persyaratan kompetensi, melainkan jarak antara masyarakat dengan informasi dan pembekalan awal.
Konsep tersebut dapat menjadi penting terutama bagi warga yang membutuhkan SIM untuk bekerja tetapi selama ini menghadapi kendala akses, waktu, atau kurangnya informasi mengenai proses yang harus dilalui.
Namun keberhasilan program tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan.
Jika pelatihan benar-benar memberikan kemampuan, informasi disampaikan secara terbuka, pembayaran dilakukan melalui jalur resmi, dan tidak muncul perantara berbayar, maka pendekatan ini berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan SIM.
Sebaliknya, apabila batas antara pembinaan dan proses resmi tidak dipahami dengan baik, inovasi tersebut justru berisiko menimbulkan persepsi baru.
Untuk saat ini, SIM Bhabinkamtibmas masih merupakan program yang sedang diuji melalui pelaksanaan awal di desa-desa Ciamis.
Dan dari sana, masyarakat dapat melihat apakah janji pelayanan yang lebih dekat, transparan dan bebas pungli benar-benar terasa dalam pengalaman mereka ketika mengurus SIM.
Ditulis oleh Feri Kartono | InfoCiamis.Online
