Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis - Pusat pembahasan wacana penggabungan wilayah Ciamis Selatan ke Kota Banjar
Politik Ciamis: Pernyataan Agun Gunandjar Sudarsa ini menambah dinamika politik di Kabupaten Ciamis. Seperti dalam pelantikan pejabat Ciamis baru-baru ini, berbagai isu strategis terus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di wilayah Ciamis.
Penolakan Tegas Anggota DPR RI Agun Gunandjar
Pernyataan penolakan tersebut disampaikan Agun Gunandjar Sudarsa usai menghadiri acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kota Banjar, Minggu (23/11/2025). Ia menegaskan bahwa penggabungan bukanlah solusi terbaik bagi masa depan wilayah Ciamis Selatan.
"Tidak ada alasan mendasar yang bisa membenarkan pemindahan lima kecamatan itu. Justru saya mengkhawatirkan dampak-dampak baru yang akan muncul,"
Profil Politikus
- Nama: Agun Gunandjar Sudarsa
- Jabatan: Anggota DPR RI Fraksi Golkar
- Asal: Banjarsari, Ciamis
- Pernyataan: Menolak penggabungan Ciamis Selatan ke Kota Banjar
Wilayah Terdampak
- Kecamatan: Pamarican, Banjarsari, Banjaranyar, Lakbok, Purwadadi
- Zona: Kawasan Kawasen
- Status: Bagian dari Kabupaten Ciamis
- Usulan: Digabung ke Kota Banjar
Dorong Pemekaran Wilayah sebagai Opsi Lebih Realistis
Sebagai alternatif, Agun Gunandjar mendorong pemekaran wilayah melalui pembentukan daerah otonomi baru. Menurutnya, pemekaran lebih menjanjikan manfaat tanpa merugikan kabupaten induk.
"Kalau pemekaran wilayah, sebagai putra asli Banjarsari tentu saya mendukung,"
Ia menjelaskan bahwa dengan pemekaran, wilayah induk maupun daerah hasil pemekaran akan mendapat alokasi anggaran pembangunan langsung dari pemerintah pusat. Hal itu dinilai lebih mampu menciptakan percepatan dan distribusi pembangunan yang seimbang.
Keunggulan Pemekaran Wilayah
- Alokasi Anggaran Langsung: Dana pembangunan dari pemerintah pusat
- Otonomi Penuh: Pengelolaan pemerintahan yang lebih mandiri
- Percepatan Pembangunan: Fokus pada kebutuhan spesifik wilayah
- Distribusi Merata: Pembangunan yang lebih berkeadilan
- Tanpa Merugikan Induk: Kabupaten Ciamis tetap mendapatkan alokasi normal
Wacana Menguat Usai Pertemuan Tokoh Kawasen
Isu penggabungan lima kecamatan ini mencuat setelah Presidium Kawasen dan Forum Persaudaraan Ciamis Selatan menggelar pertemuan dengan mantan Wali Kota Banjar dua periode, Herman Sutrisno. Pertemuan tersebut membahas secara khusus kemungkinan pemindahan administrasi lima kecamatan di zona Kawasen.
Latar Belakang Wacana
- Pemicu: Pertemuan Presidium Kawasen dengan mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno
- Organisasi: Forum Persaudaraan Ciamis Selatan
- Fokus Bahasan: Kemungkinan pemindahan administratif 5 kecamatan
- Status: Masih dalam tahap wacana dan lobi
Pemerintahan Ciamis: Wacana penggabungan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerintah Kabupaten Ciamis. Seperti realisasi TKD Ciamis 2025 yang mencapai 88,88 persen, berbagai isu strategis terus mempengaruhi dinamika pembangunan di wilayah Ciamis.
Respons Masyarakat Terbelah
Di tengah masyarakat, respons terhadap rencana ini beragam. Sebagian warga mendukung, namun tidak sedikit yang menolak dan lebih memilih tetap berada di bawah Kabupaten Ciamis. Ada pula kelompok lain yang melihat momentum ini sebagai peluang menghidupkan kembali wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kawasen, yang sempat tertunda akibat moratorium pemekaran daerah.
Kelompok Pro Penggabungan
- Alasan: Akses pembangunan lebih cepat
- Harapan: Peningkatan pelayanan publik
- Dukungan: Sebagian tokoh masyarakat
- Argumentasi: Kedekatan geografis dengan Kota Banjar
Kelompok Kontra Penggabungan
- Alasan: Khawatir kehilangan identitas
- Alternatif: Pemekaran DOB Kawasen
- Dukungan: Agun Gunandjar dan sebagian besar warga
- Argumentasi: Potensi eksploitasi fiskal
Tokoh Banjaranyar: "Jangan Jadikan Ciamis Selatan Penambal PAD Banjar"
Penolakan keras juga datang dari tokoh masyarakat Banjaranyar, Rahmat. Ia menilai wacana penggabungan justru sarat kepentingan fiskal Kota Banjar.
"Saya khawatir Ciamis Selatan hanya akan dimanfaatkan untuk menopang PAD Kota Banjar yang sedang terpuruk. Kami tidak ingin wilayah ini menjadi 'komoditas' penambal defisit,"
Ia juga menyoroti adanya kunjungan sejumlah tokoh masyarakat Ciamis Selatan ke Pemkot Banjar yang dianggap tidak mewakili aspirasi publik. Menurutnya, gerakan itu lebih mencerminkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Analisis Dampak Fiskal
- Motif Ekonomi: Kekhawatiran eksploitasi sumber daya Ciamis Selatan
- PAD Kota Banjar: Diduga menjadi latar belakang wacana
- Kepentingan Publik: Dipertanyakan representasinya
- Transparansi: Proses lobi dinilai kurang melibatkan masyarakat luas
- Solusi Alternatif: Pemekaran DOB dianggap lebih menguntungkan
Ekonomi Ciamis: Isu penggabungan ini juga berdampak pada aspek ekonomi Kabupaten Ciamis. Seperti transformasi ekonomi dalam TPT Ciamis 2025, berbagai kebijakan wilayah akan mempengaruhi perkembangan ekonomi di Ciamis.
Masa Depan Ciamis Selatan: Antara Penggabungan dan Pemekaran
Penolakan tegas dari Anggota DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa terhadap wacana penggabungan lima kecamatan Ciamis Selatan ke Kota Banjar menunjukkan kompleksitas persoalan yang melatarbelakangi isu ini. Dengan alternatif pemekaran wilayah melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kawasen, terdapat harapan untuk solusi yang lebih menguntungkan semua pihak tanpa harus merugikan Kabupaten Ciamis sebagai wilayah induk.
Pilihan kebijakan yang diambil ke depan akan menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Ciamis Selatan, sekaligus menjadi bukti komitmen para pemangku kepentingan dalam mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya!